INVERSI.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurutnya, gelombang keluhan yang datang dari ratusan ribu orang tua siswa di Jawa Barat lebih banyak dipicu oleh masalah teknis pada aplikasi yang digunakan dibandingkan regulasi penerimaan itu sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, saat meninjau langsung layanan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB Maung dan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Radjiman, Kota Bandung, Selasa.
Dalam kesempatan itu, Dedi menilai proses pengembangan aplikasi tidak berjalan sesuai mekanisme yang semestinya. Ia menegaskan bahwa pembangunan sistem digital seharusnya berada dalam koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), bukan ditangani langsung oleh dinas teknis.
“Ketentuan Gubernur seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh Dinas Teknis. Aplikasi itu harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi oleh Diskominfo,” ujar dia di depan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Purwanto.
Menurut Dedi, sejumlah kendala yang dikeluhkan masyarakat berasal dari aspek teknis aplikasi. Ia menilai pengembang memilih membangun sistem baru dari awal, padahal fitur-fitur yang telah tersedia sebelumnya dapat dikembangkan dan disempurnakan tanpa harus mengganti keseluruhan platform.
“Kalau menurut saya sih nggak ribet. Ini kan kalau sudah dari 340.000 ada beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi, saya lihat. Seharusnya fitur yang sudah ada itu tinggal disempurnakan. Tetapi kalau saya melihat tadi bahwa dia membuat aplikasinya dari nol,” katanya.
Untuk memastikan persoalan tersebut segera dituntaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan SPMB 2026.
Dedi bahkan menginstruksikan agar pihak ketiga atau tim pengembang aplikasi dipanggil untuk memberikan penjelasan sekaligus mempertanggungjawabkan sistem yang telah dibuat.
“Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya. Makanya saya mau panggil sekarang, ini teknis banget, nggak ada yang berat,” tutur Dedi menegaskan sikapnya.
Baca Juga :
Selain menyoroti aplikasi, Dedi juga mempertanyakan pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang dinilai tidak sesuai dengan arahan awal. Ia mengaku sebelumnya telah meminta agar pemetaan dilakukan lebih awal sebelum proses SPMB berlangsung.
“Saya awalnya minta PCMB ini digelar sebelum SPMB atau pada Maret 2026, tapi kenapa tidak dilakukan,” ucapnya dengan nada tinggi mempertanyakan kinerja jajaran Disdik Jabar.
Untuk mengatasi membludaknya masyarakat yang datang menyampaikan aduan ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi meminta layanan pengaduan didistribusikan ke masing-masing sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah sekaligus mengurangi penumpukan warga di satu lokasi.
“Ini bisa selesai di sekolah masing-masing, kalau semua ke sini siapa yang mau menjawab,” kata Dedi menambahkan.
Evaluasi terhadap sistem SPMB 2026 menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingat tingginya jumlah peserta yang terlibat. Perbaikan tata kelola teknologi dan pelayanan publik diharapkan dapat menciptakan proses penerimaan siswa baru yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
