Pemerintah Jepang bersiap memblokir TikTok jika digunakan untuk kampanye. Usai Amerika Serikat hingga Uni Eropa juga melakukan hal yang sama.
Pemblokiran aplikasi yang berasal dari China tersebut, dilakukan oleh Jepang berawal dari sekelompok anggota parlemen Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang.
Isinya, LDP mendesak pemerintah Jepang untuk memblokir TikTok yang juga bersiap dilarang di Inggris Raya, jika digunakan untuk kampanye sebuah informasi yang keliru atau kabar hoaks.
“Jika terbukti bahwa sebuah aplikasi sengaja digunakan oleh pihak tertentu dari negara tertentu, untuk memengaruhi operasi aplikasi mereka dengan niat jahat, maka penghentian layanan harus segera dipertimbangkan,” kata keterangan tersebut, dilansir dari Kompas, Kamis, 30 Maret 2023.
Masih dalam keterangan yang sama, jika TikTok terbukti beroperasi dengan niatan yang jahat, maka akan dipertimbangkan untuk dilakukan pemblokiran di Jepang.
Di Jepang sendiri, TikTok telah digunakan oleh 17 juta pengguna dan jika dihentikan, akan berpotensi menimbulkan rasa aman.
Pada perangkat pemerintah di Jepang, TikTok dan semua platfrom media sosial lainnya telah dilarang untuk menjaga informasi rahasia dalam perangkat tersebut.
Di Amerika Serikat (AS) sendiri, sebanyak 41 persen warganya setuju agar TikTok diblokir.
Data tersebut berasal dari polling atau jejak pendapat yang dilakukan oleh The Washington Post.
Polling tersebut melibatkan 1.027 warga Amerika Serikat dan berasal dari usia 18 tahun hingga lebih dari 65 tahun.
Pemerintah Amerika Serikat sendiri, sepertinya sangat serius untuk memblokir TikTok, yang disebut sebagai teknologi asing lewat UU Restrict.
Dalam UU Restrict, pemerintah AS ingin mengamankan resiko keamanan nasional.
Selain itu, TikTok oleh pemerintah AS juga dianggap telah merusak kesehatan mental anak, selain dianggap telah memata-matai warga Amerika Serikat.
Oleh AS, TikTok dianggap dipakai oleh pemerintah China untuk mengambil akses perangkat warga.
Padahal, CEO TikTok Shou Zi Chew menghadiri sidang kongres dengan House Energy and Commerce Commitee, telah menjelaskan dan menjawab semua tudingan pemerintah AS terhadap TikTok.
