Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pemerintah serius menangani permasalahan peretasan Pusat Data Nasional sementara (PDNS). Ia mengklaim per 1 Juli 2024, pelayanan publik berbasis daring (online) kini berjalan dengan normal.
“Untuk pelayanan masyarakat berbasis digital per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Layanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat dan kami terus meningkatkan kemampuan (PDN),” kata Hadi dalam jumpa pers, Jumat (5/7/2024).
Baca juga: Dana Pemeliharaan PDN Mencapai Rp 700 Miliar Tetap Kebobolan, DPR: Sangat Memalukan
Selain itu, kata Hadi, pemerintah juga terus meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDNS 2 Surabaya agar bisa memiliki kemampuan back up atau cadangan data berganda, berlapis, dan pengamanan yang lebih baik.
Belakangan, ramai dibahas peretasan PDN yang mengalami serangan siber ransomware yang melumpuhkan beberapa layanan penting pemerintah.
