Hak untuk Berpolitik
Dilansir dari Antara, mantan Gubernur DKI Jakarta menjelaskan bahwa presiden dan menteri, sebagai pejabat publik dan politik, memiliki hak untuk berpolitik.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa dalam kampanye, penting untuk tidak menggunakan fasilitas negara.
“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye),” katanya.
Baca Juga: Profil dan Biodata Gelandang Persib Levy Clement Madinda Fokus Menang di Kandang
Ketika ditanya bagaimana memastikan agar presiden tidak terlibat dalam konflik kepentingan saat berkampanye, Jokowi menegaskan pentingnya untuk tidak menggunakan fasilitas negara.
“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing,” terangnya.
Sementara itu, saat dimintai tanggapan apakah dirinya memihak dalam pemilu kali ini, Jokowi justru mengajukan pertanyaan kepada wartawan.
