INVERSI.ID – Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag), yang telah diformalisasi dalam nota kesepahaman (MoU).
Istana menegaskan bahwa inisiatif ini dirancang untuk membantu kelompok masyarakat miskin agar mendapatkan pendidikan yang lebih layak.
“Sekolah Rakyat dibuat untuk memastikan pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan,” ujar Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Ujang Komarudin, Rabu (12/3).
Ujang mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024, yang menunjukkan peningkatan angka putus sekolah di berbagai jenjang pada tahun ajaran 2023/2024. Data tersebut mengungkap bahwa 74,51% kepala rumah tangga yang tergolong miskin ekstrem hanya berpendidikan tingkat SD atau lebih rendah.
Sementara itu, laporan Kemendikbud per Januari 2025 mencatat sekitar 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Menurut Ujang, data ini memperlihatkan keterkaitan erat antara kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Ia menambahkan bahwa kemiskinan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan meningkatnya risiko keterlibatan anak-anak dalam tindakan kriminal.
Oleh karena itu, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi pendidikan inklusif yang mampu membantu anak-anak dari keluarga miskin agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Seperti yang sering disampaikan Presiden, Sekolah Rakyat bertujuan memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga miskin, sehingga mereka bisa memperoleh pendidikan yang layak,” jelas Ujang.
MoU antara Kemensos dan Kemenag mencakup berbagai aspek kerja sama, termasuk pengembangan layanan kesejahteraan sosial, pertukaran data penerima manfaat, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor pendidikan dan sosial.
Kedua kementerian juga akan berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pelatihan, termasuk penguatan materi ajaran keagamaan serta pembentukan karakter bagi tenaga pendidik.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia.***
