Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Digital di Semua Jajaran Pemerintah Pusat hingga Daerah

Akselerasi Transformasi Digital

Kadue mengakselerasi transformasi digital layanan pemerintah, Presiden Jokowi telah menyutujui transformasi BUMN Peruri menjadi “GovTech” alias tim pengelola digital pemerintah. Soal GovTech ini telah diatur dalam Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diteken Presiden pada Desember 2023.

Baca Juga: Kunjungi 3 Negara Asean, Jokowi Bahas Hubungan Diplomatik hingga Hadiri Pernikahan Abdul Mateen

“Di negara-negara dengan e-Government Development Index terbaik menurut PBB, semuanya memiliki GovTech untuk keterpaduan layanan digital. Kebijakannya ada di Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), lalu implementasi transformasi digitalnya ada di GovTech tersebut,” jelas Anas.

Kerja Kolaboratif di Semua Lini

Ketiga perlu adanya kerja kolaboratif di semua lini, misalnya kolaborasi dengan pemerintah daerah. Bahkan kerja kolaboratif ini diperlukan dalam memperkuat tiga fondasi transformasi digital yaitu, Digital ID (Identitas Kependudukan Digital), digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan.

Baca Juga: Sesuai Regulasi yang Ditetapkan Pemerintah, Jokowi Janji Naikkan Dana Desa hingga Awasi Pemanfaatannya