Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Digital Di Semua Jajaran Pemerintah Pusat Hingga Daerah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong percepatan transformasi digital di semua jajaran pemerintah pusat hingga daerah. Hal itu karena saat ini dunia sudah memasuki era baru yang serba digital.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Azwar Anas mengatakan arahan Presiden Jokowi yang menyampaikan arahan bahwa kini dunia sudah memasuki era yang baru, sehingga jajaran birokrasi harus mengubah cara bekerja.

Azwar Anak menjelaskan bahwa keinginan pemerintah menjadikan Indonesia jadi negara terdepan dalam transformasi digital, maka transformasi dan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah pekerjaan kolaboratif di semua kementerian, lembaga dan pemda.

"Maka transformasi dan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah pekerjaan kolaboratif semua kementerian/lembaga dan pemda, karena Presiden ingin Indonesia menjadi negara terdepan dalam transformasi digital," kata Azwar Anas setelah mengikut Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden pada Selasa, 9 Januari 2024.

Dalam sidang itu, lanjut Azwar Anas, Presiden memaparkan sejumlah langkah yang bisa dilakukan dalam mempercepat transformasi digital.

Indonesia Harus Berproses

Langkah yang pertama dipaparkan Jokowi bahwa Indonesia harus berproses dengan memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah. Layanan terpadu itu pun harus bebasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan cara pendekatan per instansi pemerintah.

Baca Juga: Negara Ke-4 Terbesar Dunia, Prabowo Tegaskan Indonesia Harus Dipimpin oleh Sosok Bijaksana dan Jujur

Pemerintah melihat bahwa selama ini saat rakyat ingin mengakses layanan misalnya pertanahan, harus di download dan isi saat di aplikasi pertanahan tersebih dahulu.

Jadi apabila masyarakat membutuhkan puluhan layanan, maka harus di download terlebih dahulu. Sehingga membuat masyarakat kesulitan, padahal pemerintah ingin semua bisa jadi mudah.

Baca Juga: Singgung Lahan Prabowo dan Diduga Menghina, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu

Akselerasi Transformasi Digital

Kadue mengakselerasi transformasi digital layanan pemerintah, Presiden Jokowi telah menyutujui transformasi BUMN Peruri menjadi "GovTech" alias tim pengelola digital pemerintah. Soal GovTech ini telah diatur dalam Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diteken Presiden pada Desember 2023.

Baca Juga: Kunjungi 3 Negara Asean, Jokowi Bahas Hubungan Diplomatik hingga Hadiri Pernikahan Abdul Mateen

"Di negara-negara dengan e-Government Development Index terbaik menurut PBB, semuanya memiliki GovTech untuk keterpaduan layanan digital. Kebijakannya ada di Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), lalu implementasi transformasi digitalnya ada di GovTech tersebut," jelas Anas.

Kerja Kolaboratif di Semua Lini

Ketiga perlu adanya kerja kolaboratif di semua lini, misalnya kolaborasi dengan pemerintah daerah. Bahkan kerja kolaboratif ini diperlukan dalam memperkuat tiga fondasi transformasi digital yaitu, Digital ID (Identitas Kependudukan Digital), digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan.

Baca Juga: Sesuai Regulasi yang Ditetapkan Pemerintah, Jokowi Janji Naikkan Dana Desa hingga Awasi Pemanfaatannya

Perlindungan Data Pribadi

Keempat adalah perlindungan data pribadi. Meski pertukaran data yang menjadi fondasi untuk menentukan kesuksesan interoperabilitas layanan, tapi mantan bupati Banyuwangi itu memastikan soal perlindungan dan keamanan data pribadi harus menjadi perhatian utama.

Baca Juga: Beri Manfaat Nyata ke Masyarakat, Jokowi Tegaskan Penting Mengelola Dana Desa

Teknis

Yang kelima adalah langkah teknis awal dengan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan. Diantaranya adalah layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment dan layanan aparatur negara.

Baca Juga: Profil dan Biodata Gelandang Persib Levy Clement Madinda Fokus Menang di Kandang

Perlindungan Data Pribadi

Teknis