Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah diretas oleh hacker pada 20 Juni 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah diretas oleh hacker pada 20 Juni 2024. (Foto: Antara)