INVERSI.ID – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengusulkan penggunaan balai-balai milik Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat bagi masyarakat miskin.
“Kemensos memiliki beberapa tempat yang siap dimanfaatkan untuk memulai sekolah ini. Balai-balai yang ada sudah memiliki fasilitas yang memadai,” ujar Saifullah Yusuf saat ditemui media usai bertemu Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Mensos menjelaskan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat ini telah melalui diskusi dan masukan dari berbagai pihak, termasuk Prof. Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional periode 2009–2014. Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah meninjau langsung sekolah-sekolah di beberapa daerah, seperti Sukoharjo, yang memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Rencana ini akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar sesuai dengan visi dan arahan presiden. Kemensos juga berencana menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik.
“Kami ingin memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, memberikan peluang yang lebih luas kepada mereka yang membutuhkan. Kriteria utama penerimaan adalah berasal dari keluarga miskin,” jelasnya.
Berbasis Data dan Peninjauan Konsep
Saifullah Yusuf menambahkan, jumlah penerima manfaat dari program sekolah rakyat ini akan ditentukan berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai keluarga miskin ekstrem. Berdasarkan data BPS per Maret 2024, penduduk miskin ekstrem tercatat sebanyak 0,83 persen dari total populasi 281 juta jiwa.
Meski demikian, Mensos mengakui bahwa konsep sekolah rakyat ini masih dalam tahap perumusan.
“Saat ini kami masih mendalami konsepnya. Jika nanti sudah mendapat persetujuan dari Presiden, langkah implementasi berikutnya akan segera dilakukan,” ungkap Saifullah Yusuf.
Rencana ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi nyata untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus menjadi langkah awal dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia.***
