INVERSI.ID– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa untuk mampu mencapai target transisi energi tidak hanya dengan mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja. Karena modal yang dibutuhkan untuk berinvestasi di energi yang berkelanjutan sangat besar.
Bahkan Sri Mulyani menyebut pembiayaan untuk transisi energi bisa mencapai 281 miliar dolar AS. Oleh karena itu, diperlukan berbagai instrumen fiskal yang variatif hingga kerja sama lintas sektor.
Baca juga: Pendanaan Campuran Bantu Negara Berkembang Wujudkan Transisi Energi
“Jumlah ini (biaya transisi energi) sekitar 1,1 kali total anggaran Indonesia. Jadi, tentu saja, anggaran tidak bisa menjadi satu-satunya sumber (pembiayaan),” kata Sri Mulyani dalam sesi tematik Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/9) seperti dikutip dari ANTARA.
Pemerintah Dorong Berbagai Instrumen Insentif Dukung Transisi Energi
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menggunakan berbagai instrumen fiskal, seperti insentif pajak dan pengecualian bea masuk guna mendorong peran sektor swasta dalam mendukung transisi energi.
Baca juga: Luhut: Transisi Energi Bisa Hemat Rp90 Triliun Per Tahun
“Kami terus berupaya tidak hanya dalam hal alokasi anggaran, tetapi juga menggunakan instrumen fiskal kami, seperti tax allowance, tax holiday, import duty exemption,” kata Sri Mulyani
Pemerintah juga menciptakan berbagai instrumen keuangan, seperti penerbitan sukuk hijau serta obligasi biru untuk mendanai proyek-proyek pemerintah yang bertujuan menurunkan emisi karbon. Sejak 2018 hingga 2023, Indonesia mencatat telah menerbitkan sukuk senilai 7,07 miliar dolar AS.
