INVERSI.ID– Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir protes kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena kementeriannya direncanakan hanya akan mendapatkan anggaran sebesar Rp277 miliar untuk anggaran tahun 2025.
Erick mengusulkan supaya ada tambahan anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk tahun depan. “Kami berharap, tentu ada usulan tambahan sekitar Rp 66 miliar, sehingga kurang lebih angkanya menjadi Rp 344 miliar,” ucap Menteri Erick saat rapat dengan Komisi VI Jakarta, Senin (02/9) seperti dikutip dari Pasardana.id.
Baca juga: Rupiah Hari Ini, Selasa (3/9) Melemah 42 Poin
Untuk diketahui, bahwa anggaran tahun 2024 untuk Kementerian BUMN dipatok Rp 284 miliar. Anggaran ini telah mengalami penyesuaian anggaran atau pengurangan dari mulanya Rp 308 miliar.
![](https://i0.wp.com/inversi.id/wp-content/uploads/2024/08/Snapinsta.app_454080057_1427114445345540_8575215629923448608_n_1080.jpg?resize=1024%2C576&ssl=1)
Jumlah Anggaran Tak Sepadan Prestasi Diraih Kementerian BUMN
Sementara, anggaran tahun 2025 rencananya Rp 277 miliar atau lebih rendah lagi dari tahun 2024. “Angka Rp 66 miliar juga memang sangat terlalu kecil dibandingkan prestasi yang memang Komisi VI sudah dorong kepada kami,” tegas dia.
Baca juga: Menko Airlangga Siap Bawa Pengembangan Ekonomi Berbasis Teknologi Bersih dari Kanada
Menurut Erick, jumlah anggaran tak sepadan dengan prestasi yang telah diraih Kementerian BUMN. “Ini tentu tidak sebanding dengan prestasi yang sudah didorong oleh Komisi VI ataupun prestasi yang sudah kita jalankan selama ini,” ucap Menteri Erick