INVERSI.ID – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa sejumlah Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya, mulai dari Jusuf Kalla hingga Airlangga Hartarto, selalu memiliki hubungan dekat dengan pemerintah.
Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kedekatannya dengan pemerintah saat ini bukan alasan untuk menyalahkannya terkait posisinya sebagai calon Ketua Umum Golkar.
Ia menekankan bahwa Partai Golkar dibentuk sebagai bagian dari instrumen politik pemerintah.
“Kenapa calon-calon terdahulu dinyatakan tidak salah, kok saya dinyatakan salah?” ujar Bahlil saat menyampaikan pidato visi dan misinya pada Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Rabu, 21 Agustus 2024.
Baca Juga: Tersisa 2 Bulan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Dapat Mandat Ini dari Jokowi
Dalam pidatonya, dilansir dari Antara, Bahlil menjelaskan bahwa pada Munas Partai Golkar tahun 2004 di Bali, Jusuf Kalla berhasil menjadi Ketua Umum karena kedekatannya dengan pemerintah, mengingat saat itu ia menjabat sebagai Wakil Presiden di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pada Munas Partai Golkar berikutnya, menurut Bahlil, terjadi persaingan antara Surya Paloh dan Aburizal Bakrie. Surya Paloh didukung oleh Jusuf Kalla, sementara Aburizal Bakrie mendapat dukungan dari Presiden SBY, yang akhirnya membuat Aburizal terpilih.
Setelah Aburizal, Setya Novanto terpilih melalui Munaslub, dengan kedekatannya sebagai Ketua DPR dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Bahlil, hal ini juga berkontribusi pada kemenangannya.
Bahlil juga menilai bahwa Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo saat ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
“Senior-senior mohon maaf luruskan kalau saya salah,” ujar Bahlil.
Pada penutupan Munas XI Partai Golkar, yang dijadwalkan akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Bahlil akan secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum partai tersebut.
