“Kita tidak memikirkan kelompok A kelompok B, pasangan A pasangan B, ini yang kita urus kan dari Papua sampai Aceh ya. Semua pilkada tingkat gubernur, wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota, dan semua partai termasuk,” ujarnya.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Bivitri Susanti menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 PUU-XXII/2024 bersifat final dan mengikat. Karena itu, putusan tersebut sudah sangat jelas berlaku untuk Pilkada 2024.
![DPR Kebut Revisi UU Pilkada](https://i0.wp.com/inversi.id/wp-content/uploads/2024/08/istockphoto-1488589178-612x612-1.jpg?resize=612%2C344&ssl=1)
Artinya, putusan MK yang mengubah syarat pencalonan di Pilkada 2024 itu tidak dapat dianulir, baik melalui revisi undang-undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
“DPR dan pemerintah melalui produk legislasinya tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Bivitri.
Warganet kawal UU Pilkada dengan Gerakan #KawalPutusanMK
Terkait rapat yang diadakan Baleg DPR RI, Warganet gencar menggaungkan gerakan #KawalPutusanMK di media sosial, terutama X (Twitter), setelah MK mengabulkan sebagian perkara nomor Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat parpol dan gabungan parpol mengusung calon kepala daerah serta usia minimal cagub saat penetapan.
Lebih dari 300 ribu komen memanas di X terkait gerakan #KawalPutusanMK, dengan ajakan kepada anak muda untuk lebih peduli terhadap keputusan penting ini.
Baca Juga : Di Balik Isu Azizah Salsha hingga Unggahan Pratama Arhan yang Penuh Tanda Tanya
MK mengeluarkan dua putusan terkait UU Pilkada
Sebelumnya, MK mengeluarkan dua putusan terkait UU Pilkada pada Selasa (20/8/2024).
Pertama Putusan 60 terkait ambang batas parpol untuk mengusung cakada yang awalnya berdasarkan perolehan kursi di DPRD menjadi menjadi berdasarkan daftar pemilih tetap di wilayah tersebut.
![DPR Kebut Revisi UU Pilkada](https://i0.wp.com/inversi.id/wp-content/uploads/2024/08/istockphoto-1488589178-612x612-1.jpg?resize=612%2C344&ssl=1)
Kemudian Putusan 70 terkait batas minimal usia cakada. Setelah putusan ini cakada minimal berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon. Putusan ini bisa berpengaruh terhadap pencalonan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.