INVERSI.ID– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang mendalami dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, menyatakan bahwa tim teknis DJP tengah melakukan penyelidikan terhadap informasi yang beredar mengenai kebocoran tersebut.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Dwi kepada ANTARA, seperti dikutip Kamis (19/9).
Kasus mencuat setelah Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia
Kasus ini mencuat setelah Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, mengunggah tangkapan layar di situs Breach Forums melalui akun X @secgron.
Ia menyebut bahwa sekitar 6 juta data NPWP diperjualbelikan di situs tersebut oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.
Data Jokowi dan Menteri bocor dijual Rp150 juta
Selain NPWP, data lain yang bocor termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan informasi pribadi lainnya, dengan harga jual mencapai Rp150 juta.
Dalam unggahannya, Teguh juga menyebut bahwa data yang bocor termasuk milik Presiden Joko Widodo, putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta beberapa menteri, seperti Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan lainnya.
