Kejar Backlog Perumahan Rakyat, GAPENSI Dukung Wacana Pemisahan Kementerian PUPR

By birdieni
5 Min Read
Ilustrasi Properti Kawasan IKN (Foto:Antara)

Strategi Transformasi Bangsa bertujuan meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Pemberian makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, juga termasuk dalam strategi itu.

Merujuk pada program tersebut, La Ode berpendapat prioritas utama bagi Kementerian PU adalah pembangunan infrastruktur kebutuhan mendasar kualitas daya saing manusia. Didalamnya terkait infrastruktur pangan, pendidikan, kesehatan hingga fasilitas ekonomi kerakyatan. “Untuk infrastruktur konektifitas prioritasnya adalah menuntaskan kerja besar yang sudah hampir mencapai tujuannya,” ujar dia.

PLBN Jagoi Babang : Embrio Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan di Kalbar
PLBN Jagoi Babang : Embrio Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan di Kalbar. (Dok PUPR)

Sementara, untuk Kementrian Perumahan Rakyat prioritasnya adalah melampaui tujuan mengejar backlog (Kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat) sebanyak 12,7 juta rumah.

- Advertisement -

Karena pembangunannya juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang terus tumbuh, bukan hanya bagi keluarga yang belum punya berumah.

“Untuk itu target pemerintahan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah bagi Rakyat (2 juta di pedesaan dan 1 juta di perkotaan) adalah angka yang sesuai dengan kebutuhan dan harus diprioritaskan realisasinya,” kata dia.

Baca juga: Bahlil Bantah Tak Ada Pekerja Paksa di Industri Nikel Indonesia

La Ode berharap, dengan pemisahan ini, tujuan utama dari program transformasi bangsa bisa terwujud. Kementerian PU diharapkan mengedepankan variable profesionalisme, dimana Key Performance Index (KPI) menitik beratkan pada pengelolaan postur anggaran dan instrument kerja melampaui efektifitas dan efesiensi.

“Kinerja Kementrian Pekerjaan Umum, dituntut untuk semandiri mungkin dalam pembiayaan dari sumber-sumber nasional. Ternasuk di dalamnya sesegera mungkin mengentaskan tujuan pembangunan infrastruktur yang ada sebagai sumber ekonomi baru sekaligus sumber pembiayaan pembangunan,” kata dia

Sementara itu, Kementerian Perumahan Rakyat, dituntut untuk mengelola 53 triliun anggaran yang telah disetujui RAPBN 2025 dengan memaksimalkan kerjasama dengan BUMN terkait serta pemberdayaan UMKM dan BUMDes sebagai mitra kerjanya.

“Tak kalah pentingnya adalah mendesain system stimulus melalui program subsidi dan intervensi negara lainnya serta Kerjasama dengan ekosistem pembiayaan, agar 3 juta rumah yang dibangun setiap tahunnya mampu dimiliki oleh rakyat dengan cara yang ringan,” tutur dia.

Leave a comment