Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berkomitmen terhadap kepentingan seluruh daerah di Indonesia. Hal itu tak lain karena DPD RI sebagai Lembaga Tinggi Negara yang mewakili daerah.
Komitmen itu salah satunya masyarakat adat serta kerajaan dan kesultanan Nusantara.
Hal itu yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di hadapan Dewan Adat Badan Musyawarah (Bamus) Betawi pada acara pembukaan Rapat Kerja (Raker) I dan Anugerah Gelar Kehormatan Abang Mpok Betawi yang diselenggarakan di Gedung Vokasi Kementerian Tenaga Kerja, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Negara Besar Menghargai Sejarah hingga Budaya
Diketahui bahwa selama lima tahun memimpin DPD RI, Senator yang berasal dari Jawa Timur intents menjalin komunikasi dengan komunitas adat serta kerajaan dan kesultanan Nusantara.
“Bagi saya, hanya negara yang besar yang dapat menghargai dan merawat sejarah, tradisi, adat dan budayanya,” kata LaNyalla.
Saat ini, lanjut LaNyalla, DPD RI tengah fokus menawarkan Poposal Kenegaraan untuk melakukan kaji ulang Konstitusi hasil Reformasi. Salah satu klausulnya adalah mengembalikan MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara.
Menurutnya, hal itu dilakukan dalam rangka mengembalikan bangsa ini kepada rel yang telah ditetapkan para pendiri bangsa.
Baca Juga: Sidang Paripurna, LaNyalla Ungkap Kriteria Jadi Pemimpin DPD RI
Jadi, dengan mengembalikan MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara, LaNyalla menyebut seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat adat, memiliki ruang yang sama untuk menentukan arah perjalanan bangsa.
“Kaji ulang Konstitusi itu dimaksudkan untuk memberikan tempat kembali kepada Utusan-
Utusan dari unsur masyarakat adat dan pewaris kerajaan serta kesultanan Nusantara untuk duduk di MPR RI. Sehingga mereka dapat ikut menentukan arah perjalanan bangsa melalui penyusunan GBHN,” tutur LaNyalla.
Lebih lanjut, LaNyalaa juga mengungkapkan utusan-utusan dari elemen masyarakat tersebut harus benar-benar diutus dari bawah oleh komunitasnya, bukan dipilih melalui Pemilu, bukan pula ditunjuk oleh Presiden.
“Sehingga yang diutus adalah tokoh-tokoh terbaik, yang layak disebut sebagai Para Hikmat Kebijaksanaan, alias tokoh-tokoh yang memang memiliki keluhuran budi pekerti,” terang LaNyalla.
