INVERSI.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, menyampaikan pentingnya menghormati keyakinan setiap anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), termasuk terkait penggunaan hijab bagi Paskibraka putri.
Moeldoko menyatakan bahwa penggunaan hijab oleh Paskibraka putri adalah isu yang perlu dipertimbangkan dengan matang.
“Kalau dari Pak Presiden, bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Saya pikir itu yang perlu dipikirkan,” ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis, 15 Agustus 2024, ketika dimintai tanggapan terkait polemik sejumlah anggota Paskibraka yang diduga melepas hijab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dilansir dari Antara, dalam kesempatan berbeda, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan bahwa anggota Paskibraka putri yang berhijab akan tetap mengenakan hijab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024.
Baca Juga: Ini Alasan BPIP Minta Paskibraka Lepas Hijab
“Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu,” ujar Heru di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo juga menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai keagamaan individu meskipun dalam konteks standar seragam Paskibraka. Pernyataan ini disampaikan oleh Menpora Dito sebagai respons terhadap polemik mengenai Paskibraka Nasional 2024 putri yang melepas hijab.
Polemik Paskibraka Putri Berhijab
Terkait hal ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan bahwa mereka tidak pernah memaksa anggota Paskibraka putri untuk melepas hijab saat bertugas dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera pada 17 Agustus 2024.
Baca Juga: Kebijakan BPIP Soal Larangan Hijab di Paskibraka Adalah Kekeliruan Besar
“Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait dengan tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab,” tegas Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.
*Ayo ikuti Inversi.id di Google News untuk mendapatkan informasi yang update seputar dunia hiburan, lifestyle, hingga berbagai berita menarik lainnya.
