Koordinator Cek Fakta Adi Marsela mengatakan, pembentukan koalisi ini penting dalam meningkatkan literasi masyarakat agar tidak mudah terjebak berita-berita bohong yang banyak berseliweran, khususnya di pergelaran politik seperti Pilkada Serentak 2024.
“Berita hoaks bisa menyasar siapa saja jika tidak teliti saat menerima sebuah informasi. Setidaknya di lingkaran sosial terkecil seperti di dalam keluarga banyak yang membagikan informasi di whatsapp grup yang terkadang itu belum tentu kebenaran informasi,” ujar Kepala Bidang Internet AJI Indonesia.
Ia menambahkan, dengan membentuk koalisi ini akan memudahkan untuk meningkatkan literasi publik tentang Cek Fakta dalam mencegah berita-berita bohong.
“Apalagi Koalisi Cek Fakta Sumbar yang terdiri dari beragam latar NGO, sehingga akan memberikan pandangan serta pemetaan lebih luas dalam menangkal berita bohong, ” jelas pria Asal Bandung ini seperti dikutip dari Sumbarsatu.com, Jumat 16 Agustus 2024 lalu.
Baca juga : Alokasi Anggaran Belanja 2025 Sebesar Rp3.613,1 triliun
Ketua AJI Padang Novia Harlina menyebut, bahwa koalisi ini akan berperan aktif memerangi berita bohong seputar Pilkada di Sumbar.
Koalisi Cek Fakta Sumbar nantinya juga akan diperkuat oleh trainer cek fakta untuk membekali keterampilan anggota koalisi dalam memeriksa kebenaran berita bohong.
“Trainer cek fakta ini akan membantu Koalisi Cek Fakta Sumbar memerangi berita bohong yang beredar di tengah masyarakat, agar sebelum pilkada koalisi ini sudah berperan aktif ditengah masyarakat,” katanya.
Anggota Koalisi Cek Fakta Sumbar dari Walhi Sumbar Tomy Adam menilai bahwa kehadiran koalisi ini penting dalam menangkal berita-berita bohong, yang cukup marak selama Pilkada.
Baca juga : Anang Hermansyah Tanggapi Isu Atta dan Aurel Dihantam Warganet
“Harapan kita, bagaimana pilkada yang diadakan di 2024 ini dapat kita tekel atau dapat kita antisipasi hoax yang beredar terkait pilkada,” kata Tomi.
Sementara itu, anggota koalisi lainnya dari LBH Padang, Adam Alfarid menilai dengan berkoalisi upaya mencegah hoaks semakin lebih masif. Pihaknya juga akan memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.
“Kami LBH Padang ingin memastikan, bahwasanya elemen masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum ketika menghadapi permasalahan serupa gangguan informasi ini,” katanya.
