Kritik Tajam untuk Rano Karno di Debat Pilkada Jakarta: Isu Banten Jadi Sorotan

By DP
4 Min Read
Pada debat kedua Pilkada Jakarta 2024, Minggu, 27 Oktober 2024, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, menjadi pusat perhatian. Kepemimpinannya sebagai Gubernur Banten sebelumnya mendapat kritik tajam dari dua pesaingnya, Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun. (Foto: Antara)

INVERSI.ID – Pada debat kedua Pilkada Jakarta 2024, Minggu, 27 Oktober 2024, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, menjadi pusat perhatian. Kepemimpinannya sebagai Gubernur Banten sebelumnya mendapat kritik tajam dari dua pesaingnya, Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun.

Kedua calon gubernur ini menyoroti beberapa aspek kebijakan Rano Karno saat menjabat di Banten, yang menurut mereka, belum optimal.

Ridwan Kamil, calon gubernur nomor urut 1, menyoroti aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten yang mengalami penurunan 0,07% antara 2012 dan 2017. Menurut Ridwan, seharusnya kepemimpinan Rano Karno bisa meningkatkan atau paling tidak mempertahankan angka IPM selama masa jabatannya.

- Advertisement -

“Apa kendalanya? Apa permasalahannya sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi,” ungkap Ridwan Kamil.

Baca Juga: Rano Karno: Pengalaman Pramono Anung Kunci Majunya Jakarta

Mendapat pertanyaan kritis ini, Rano Karno menjelaskan bahwa dirinya hanya sempat menjabat selama satu tahun, menggantikan Ratu Atut Chosiyah yang terjerat kasus korupsi. Menurut Rano, waktu singkat itu memengaruhi peluangnya dalam menjalankan perubahan signifikan di Banten.

“Pak Emil mungkin pura-pura enggak tahu, padahal dia tahu. Kan saya jadi Gubernur Banten cuma satu tahun kan,” ujar Rano dengan tegas.

Meski begitu, Rano mengakui bahwa perekonomian Banten tumbuh di beberapa wilayah, khususnya daerah Tangerang dan Tangerang Selatan. Namun, daerah seperti Pandeglang dan Lebak, yang secara geografis lebih tertinggal, memang masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan yang tak mungkin selesai dalam satu tahun masa jabatan.

Selain Ridwan, calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, juga mengkritik kebijakan Rano terkait pariwisata di Baduy. Dharma menilai bahwa penduduk Baduy menolak daerahnya dijadikan destinasi pariwisata, sehingga kebijakan tersebut tidak selaras dengan aspirasi lokal.

“Penduduk Baduy menolak untuk tempatnya dijadikan destinasi pariwisata. Kalau saya melihat bahwa Bapak selama ini adalah orang yang menjaga ketahanan budaya, maka ada sesuatu yang contrary effect dengan yang Bapak lakukan,” ujar Dharma.

Leave a comment