INVERSI.ID – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keberadaan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, sebagaimana yang telah dilakukannya selama lima tahun terakhir sebagai pemimpin DPD RI.
Pernyataan ini disampaikan saat LaNyalla menerima kunjungan dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu, 1 September 2024.
“Dalam konteks kepemimpinan di DPD RI nantinya, baik saya terpilih kembali sebagai Ketua DPD RI masa bakti 2024-2029 atau tidak terpilih, saya tetap akan bergerak, tetap berkomitmen untuk memperjuangkan eksistensi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara seperti yang sudah kita jalankan selama ini,” ujar LaNyalla.
Bagi LaNyalla, memperjuangkan keberadaan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah kewajiban sebagai warga negara yang memahami sejarah bangsanya. Menurutnya, kerajaan-kerajaan tersebut merupakan pendiri negara ini, karena para raja dan sultan bersedia menyatukan wilayah mereka ke dalam NKRI.
Baca Juga: Bertemu Sahabatnya, LaNyalla: Allah Itu Maha Menjaga Semuanya
“Sebuah kehormatan bagi saya bisa bersama-sama berjuang dengan para Raja dan Sultan Nusantara. Semoga menjadi amal jariyah saya sebagai hamba Allah. Saya berharap ke depan apa yang kita inginkan untuk kerajaan dan kesultanan bisa terwujud,” kata LaNyalla, yang pernah dianugerahi gelar Datuk Yang Dipertuan Junjungan Negeri oleh 57 Raja dan Sultan Nusantara.
Dewan Kehormatan MAKN, PYM Edward Syah Pernong dari Kerajaan Adat Kepaksian Sekala Brak Pernong Lampung, menyampaikan harapan agar LaNyalla kembali terpilih sebagai Ketua DPD RI. Ia menyatakan bahwa komitmen dan integritas LaNyalla dalam memperjuangkan kerajaan tidak perlu diragukan lagi.
“Kami di MAKN mendoakan agar beliau terpilih kembali menjadi Ketua DPD RI. Sehingga ada keberlanjutan dari perjuangan MAKN dan DPD RI. Bagi saya dan MAKN, beliau ini pemimpin yang bernyali. Beliau mempunyai keberanian dalam setiap gerak yang dipadu dengan cita-cita luhur, yaitu memikirkan kepentingan rakyat termasuk di dalamnya kerajaan-kerajaan,” ujar Edward Syah Pernong.
Baca Juga: Respon Tuntutan Ojek Online saat Demo, LaNyalla Tawarkan 5 Fair untuk Para Stakeholder
Ia juga berharap MAKN dan DPD RI dapat memperkuat komitmen dan sinergi yang telah dibangun, agar Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara dapat segera menjadi undang-undang, memberikan payung hukum yang lebih kuat untuk revitalisasi kerajaan-kerajaan Nusantara.
“Tujuannya agar Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara sebagai payung hukum yang lebih kuat dalam merevitalisasi kerajaan Nusantara bisa segera menjadi Undang-Undang,” paparnya.
