INVERSI.ID– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tidak ada praktik kerja paksa dalam industri nikel di Indonesia.
Pernyataan ini muncul setelah adanya tuduhan dari Amerika Serikat melalui US Department of Labor (US DOL) yang menyebutkan bahwa pekerja asal China di industri nikel Indonesia mengalami kerja paksa.
Baca juga: Kualitas Udara Harus Jadi Prioritas Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024
Bahlil, yang berbicara saat acara Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas 2024, menekankan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar dan berdasarkan pengalamannya sebagai mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM, ia tidak pernah menemukan indikasi kerja paksa.
“Nggak ada dong (pekerja paksa industri). Saya kan mantan menteri investasi, mana ada sih kerja paksa,” ujar Bahlil seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (8/10).
Ia meminta agar isu ini dilihat secara objektif, menekankan pentingnya pemberitaan yang berdasarkan fakta, bukan persepsi yang bisa merusak citra Indonesia.
Bahlil juga mengimbau para jurnalis untuk lebih mengedepankan nasionalisme dan rasa bangga terhadap pencapaian Indonesia, khususnya dalam sektor hilirisasi nikel, yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian.
“Nggak ada (pekerja paksa), sayangi negara kalian lah, kita ini kan punya nasionalisme dong,” tegas Bahlil.
Baca juga: One Global Capital Rampungkan Akuisisi Pusat Perbelanjaan Senilai Rp218 Miliar
Sebelumnya, tudingan AS muncul melalui laporan LSM yang menyatakan bahwa pekerja asal China di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara mendapatkan upah lebih rendah dari yang dijanjikan, bekerja dengan jam kerja yang panjang, dan mengalami kekerasan verbal dan fisik.
Namun, Bahlil menolak klaim ini, menegaskan bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi di industri nikel Indonesia.
