Permintaan Komisi III DPR
Komisi III DPR juga mendorong penangguhan jabatan HA sebagai anggota DPRD hingga proses hukum selesai, demi menjaga integritas pemilu.
“Apalagi kasus yang dihadapi tersangka bukan permasalahan ringan dan menyangkut kredibilitas lembaga legislatif juga,” tambah Pangeran.
Dia menyarankan DPRD Singkawang untuk memproses HA berdasarkan kode etik, terutama mengingat adanya dugaan ketidakhadiran HA dalam panggilan polisi karena sakit, namun tetap hadir saat pelantikan.
Baca Juga: Biodata dan Profil Farhan Alkatiri, Anggota DPRD Termuda di Batu
“Selain karena kasus asusilanya, dapat juga dilakukan investigasi terkait kehadiran tersangka dalam pelantikan. Karena yang bersangkutan mengaku sakit dan memiliki surat keterangan medis saat mangkir dari panggilan Polisi tapi bisa hadir saat pelantikan sebagai anggota DPRD,” kata Pangeran.
Lebih lanjut, dia meminta DPRD dan lembaga legislatif lainnya untuk memperkuat kode etik anggota dewan dan memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam kasus hukum serius harus menanggung konsekuensi.
“Kami tegaskan sekali lagi, di lembaga legislatif tidak ada kekebalan hukum bagi yang terlibat dalam kejahatan serius. Apalagi ini menyangkut anak-anak,” tegasnya.
Dilantik sebagai wakil rakyat, HA mengikuti prosesi pelantikan anggota DPRD Kota Singkawang untuk masa jabatan 2024-2029 pada Selasa, 17 September 2024. Meskipun ada informasi bahwa HA harus beristirahat hingga 27 September karena sakit, dia tetap hadir dalam pelantikan.
Saat ditanya oleh wartawan, HA memilih untuk tidak berkomentar dan menyerahkan kasusnya kepada kuasa hukum.
*Ayo ikuti Inversi.id di Google News untuk mendapatkan informasi yang update seputar dunia hiburan, lifestyle, hingga berbagai berita menarik lainnya.
