Sejarah Dilahirkannya Kota Bandung yang Kini Berusia 214 Tahun

Inversi.id – Hari ini, 25 September 2024, Bandung memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-214.

Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, yang sudah ada sejak era Kerajaan Mataram.

Pada abad 17 masa Kerajaan Mataram, sosok Tumenggung Wiraangunangun yang juga dikenal dengan nama Ki Astamanggala menjadi Bupati Bandung pertama yang berdiri di bawah pemerintahan Kerajaan Mataram.

Kala itu, Ibu Kota/Kabupaten Bandung berada di Krapyak yang kini disebut Dayeuhkolot. Daerah ini terletak di tepi Sungai Citarum dekat muara Sungai Cikapundung, dan daerah ini bertahan hingga tahun 1677.

Sejarah Lahirnya Bandung

Kejayaan Mataram harus redup ketika kompeni datang ke Indonesia. Pada masa kepemimpinan bupati ke-6, yaitu R.A Wiranatakusumah II, membuka sejarah baru Kota Bandung di mana kekuasaan beralih ke Pemerintahan Hindia Belanda.

Pada masa ini Kota Bandung jatuh di bawah pimpinan gubernur jenderal Herman Willem Daendels. Pemerintahan Daendels tersohor karena usahanya membuat Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) dari Anyer hingga ke Panarukan.

Saat ini, Jalan Raya Pos itu dikenal dengan dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Asia Afrika, serta Jalan A. Yani. Dibangunnya jalan ini merupakan faktor Bandung dijadikan sebagai Ibu Kota.

Saat itu juga, Bupati Bandung menyiapkan sebuah lahan strategis yang akan dibangun menjadi pusat kota dengan akses yang lebih baik ke Jalan Raya Pos buatan Daendels.

Dari Krapyak, Ibu Kota akhirnya dipindahkan ke tepi barat Sungai Cikapundung, di sisi selatan Jalan Raya Pos yang kini menjadi pusat Kota Bandung. R.A Wiranatakusumah II awalnya tinggal Cikalintu (kini Cipaganti).

Kemudian posisi kantor bupati sempat berpindah ke Balubur Hilir, dan kemudian ke daerah Kampur Bogor atau Kebon Kawung yang sekarang menjadi lahan Gedung Pakuan.

Dengan alasan inilah Bupati R. A. Wiranatakusumah II disebut sebagai pendiri (The Founding Father) Kota Bandung, yang akhirnya diresmikan sebagai ibu kota Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tertanggal 25 September 1810.