INVERSI.ID – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, memberikan perhatian khusus terhadap reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir masa jabatannya.
Salah satu fokus utama adalah reshuffle oleh Jokowi terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly. Menurut Agung, pergantian ini diduga memiliki muatan politis, terutama terkait dinamika yang terjadi di Partai Golkar.
Agung menyebutkan bahwa pengaruh politik tersebut berkaitan dengan Musyawarah Nasional Partai Golkar yang akan datang, di mana partai tersebut akan memilih Ketua Umum baru setelah pengunduran diri Airlangga Hartarto. Dalam konteks ini, posisi Menkumham dianggap sangat strategis karena berperan dalam pengesahan struktural partai di lembaran negara.
Baca Juga: Jokowi Reshuffle Kabinet Hari Ini, Menkumham hingga Menteri Investasi Diganti
Namun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, menepis spekulasi ini dan menegaskan bahwa Golkar bukanlah partai yang mudah diintervensi.
Ketika dikonfirmasi, Yasonna tidak menolak kabar bahwa dirinya mungkin akan digantikan dari posisinya sebagai Menkumham.
Ada laporan bahwa Yasonna akan digantikan oleh Supratman Andi Agtas, mantan Ketua Badan Legislasi DPR sekaligus politisi Partai Gerindra. Spekulasi mengenai reshuffle ini semakin berkembang di kalangan internal partai. Salah satu alasan Yasonna menjadi target adalah pengesahannya terhadap struktural kepengurusan baru PDIP di lembaran negara, yang diduga menyebabkan ketidakpuasan Presiden Jokowi karena tidak adanya komunikasi sebelumnya mengenai hal ini.
Baca Juga: Jokowi Serahkan Kepemimpinan ke Prabowo dan Pamerkan Pencapaian Infrastruktur
PDIP menyatakan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle jika dianggap perlu.
