“Saya sudah mendengar dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur dan lima Asosiasi yang bergerak di usaha pelayaran dan pelabuhan. Mereka menolak klausul penghilangan keterlibatan stakeholder dalam penentuan tarif. Ini penting, karena semua kebijakan publik, wajib membuka ruang partisipasi. Terutama yang berdampak langsung kepada stakeholder,” ujar LaNyalla pada Senin, 26 Agustus 2024 di Jakarta.
Soal Rencana Ubah Permen Tarif Pelabuhan, LaNyalla Minta Menhub Dengar Aspirasi Masyarakat
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Perhubungan (Menhub) untuk mendengarkan aspirasi dari para pelaku usaha pelayaran mengenai rencana perubahan Permenhub Nomor 121 Tahun 2018. (Foto: Lanyalla Center)