INVERSI.ID – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kuota sekolah swasta gratis bagi warga Jakarta. Langkah ini diambil guna memastikan semua warga mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya.
Menurut Pramono Anung, program pendidikan gratis di Jakarta, baik melalui sekolah negeri maupun swasta, sudah berjalan, tetapi masih ada kendala dalam hal kuota untuk sekolah swasta. Saat ini, kuota untuk sekolah swasta hanya mencakup sekitar 8.000 siswa, sedangkan kebutuhan sebenarnya mencapai 14.000 siswa.
“Untuk swasta kuotanya masih kurang, hanya 8.000 padahal kebutuhannya sampai 14.000-an. Untuk itu maka ya harus dinaikkan,” ujar Pramono saat berdiskusi dengan warga di Pesanggrahan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.
Pramono menegaskan bahwa program sekolah gratis tidak hanya berlaku untuk sekolah negeri, tetapi juga untuk sekolah swasta, khususnya bagi warga yang kurang mampu. “Baik di sekolah negeri maupun swasta, warga yang tidak mampu harus tetap mendapatkan pendidikan gratis,” tambah mantan Sekretaris Kabinet ini.
Baca Juga: Pramono Anung Berjanji Adakan Bursa Kerja Rutin untuk Warga Jakarta
Soal KJP dan KJMU
Ia juga menyampaikan rencana untuk menyalurkan bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dengan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan bantuan ini mampu membantu memutus rantai kemiskinan di masyarakat.
“Saya dengar ini (KJMU) diberikan kepada yang mampu. Maka untuk itu, yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar sekaligus mendapatkan Kartu Jakarta untuk Mahasiswa Unggul,” jelasnya.
Selain itu, Pramono juga menyoroti masalah pendataan terkait penerima bantuan KJP yang kerap menjadi keluhan warga. Menurutnya, pendataan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, bukan warga.
“Pendataan ini tanggung jawab pemerintah. Jadi, ibu-ibu jangan khawatir. Kami akan memperbaiki sistem ini agar lebih akurat dan transparan,” ucapnya.
Selain fokus pada pendidikan, Pramono Anung juga menanggapi insiden pembubaran diskusi kelompok diaspora di Kemang, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Sabtu, 28 September 2024. Ia mengutuk keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai aksi premanisme.
“Pembubaran diskusi seperti ini adalah tindakan premanisme. Aparat penegak hukum harus bertanggung jawab dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
