Data Dijual oleh Bjorka
Menurut Teguh, data NPWP yang bocor tersebut dijual oleh akun bernama Bjorka, yang sebelumnya juga terlibat dalam beberapa kasus kebocoran data dari berbagai lembaga negara. Dalam unggahannya, Teguh menunjukkan bahwa data yang bocor mencapai 6.663.379 NPWP, yang dijual seharga USD 10 ribu atau sekitar Rp 153,1 miliar.
Sampel data yang bocor mencakup berbagai informasi pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, nama, alamat, serta lokasi geografis hingga level kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
Pemerintah Lakukan Tindakan Evaluasi
Sebagai respons terhadap kasus ini, Sri Mulyani memastikan bahwa Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak akan bekerja sama dengan tim IT untuk menyelidiki dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dugaan kebocoran ini. Meski begitu, Sri Mulyani meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil evaluasi resmi dari tim terkait.
Kebocoran data ini menjadi sorotan besar karena melibatkan informasi sensitif yang berkaitan dengan pejabat tinggi negara. Selain itu, potensi dampak dari penyalahgunaan data pribadi yang bocor menjadi kekhawatiran bagi masyarakat, khususnya bagi para pemilik NPWP yang terkena dampaknya.
Kasus kebocoran data ini menambah daftar panjang permasalahan kebocoran data di Indonesia, yang beberapa tahun terakhir terus menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga keamanan siber.
Pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan yang tegas dan tepat untuk melindungi data pribadi warganya, mengingat betapa pentingnya informasi tersebut dalam sistem perpajakan dan administrasi negara.
*Ayo ikuti Inversi.id di Google News untuk mendapatkan informasi yang update seputar dunia hiburan, lifestyle, hingga berbagai berita menarik lainnya.
