Menyelamatkan Kelas Menengah
Lebih jauh, Budiman menekankan bahwa pemerintah tidak hanya akan memberikan bantuan, tetapi juga melakukan pemberdayaan dan pembangunan inklusif. Program-program ini dirancang agar masyarakat miskin bisa terlibat dalam pembangunan, terutama di sektor industri. Misalnya, Badan ini akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi untuk memastikan setiap proyek investasi membawa dampak sosial positif bagi masyarakat miskin.
Budiman juga menyebutkan rencana untuk membangun ekosistem kewirausahaan sosial yang melibatkan mantan orang miskin.
“Orang yang dulu miskin, setelah naik kelas, mereka akan diberdayakan melalui koperasi, BUMDes, hingga pelatihan teknologi dan kewirausahaan,” jelasnya.
Baca Juga: Prabowo Terima Utusan Khusus PEA dan Mesir, Bahas Kerja Sama Strategis
Selain fokus pada masyarakat miskin, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan juga akan berupaya melindungi kelas menengah yang terancam jatuh ke jurang kemiskinan. Budiman menyoroti bahwa banyak pekerja yang terkena PHK akibat mekanisasi dan digitalisasi atau korban bencana alam yang rentan mengalami kemiskinan.
“Kami tidak hanya menangani mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga mereka yang terancam jatuh miskin, seperti kelas menengah,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas besar kepada lembaga ini: menekan angka kemiskinan secara drastis dalam lima tahun ke depan. “Seluruh persoalan kemiskinan harus bisa ditekan habis dalam lima tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab kami,” pungkas Budiman.
Dengan rencana ambisius ini, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan diharapkan menjadi motor utama dalam upaya menciptakan perubahan besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
*Ayo ikuti Inversi.id di Google News untuk mendapatkan informasi yang update seputar dunia hiburan, lifestyle, hingga berbagai berita menarik lainnya.
