INVERSI.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan bahwa merger BUMN Karya kemungkinan besar tidak akan selesai dalam periode pemerintahan saat ini dan akan dilanjutkan pada pemerintahan mendatang, yakni di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Erick Thohir menjelaskan bahwa proses merger ini telah sampai pada tahap pembahasan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, penyelesaiannya tidak mungkin rampung dalam waktu dekat, mengingat pergantian pemerintahan ke Prabowo-Gibran yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2024.
Ungkapan ini dikatakan oleh Erick Thohir usai resmikan kantor IT baru Bank Mandiri.
Merger BUMN Karya menjadi salah satu dari empat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Gelar Rapat Bahas RJPP BUMN, Erick Thohir Ingin Pastikan Strategi yang Tersusun Rapi
“Dari 88 (PSN) mestinya 84 (PSN) selesai, yang belum itu BSI, kan kita mencari strategic partner (investor), cuman BSI sih. BSI sudah gede banget. Jadi agak-agak enggak mudah gitu. Yang lain masih coba. Restrukturisasi (BUMN) Karya. Karya sama (BUMN) Farmasi,” ujar Erick dalam konferensi pers peresmian Mandiri Digital Tower di Jakarta, Rabu, 18 September 2024.
Dilansir dari Antara, Erick akan menggabungkan tujuh BUMN Karya yang bergerak di bidang infrastruktur menjadi tiga perusahaan. Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).
Selain merger BUMN Karya, Erick menyebut restrukturisasi BUMN Farmasi serta pencarian investor untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) juga menjadi tugas yang akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Yang belum itu BSI, merger (BUMN) Karya, (restrukturisasi BUMN) Farmasi, satu lagi lupa, banyak banget 88 itu selesai aja Alhamdulillah,” katanya.
