Usulan mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua koalisi telah diungkapkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jeffrie Geovanie, baru-baru ini.
Namun, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyatakan bahwa masalah mengenai Jokowi menjadi ketua koalisi sebelumnya telah dibahas dalam sebuah forum.
Hermawi tidak memberikan detail mengenai forum yang dimaksudnya.
“Dulu pernah didiskusikan di The Forum,” ujar Hermawi di NasDem Tower, Jakarta, pada Sabtu, 16 Maret 2024.
Baca Juga: Alasan PSI Dorong Jokowi Jadi Ketua Koalisi, di Atas Ketum Partai
Dalam forum tersebut, Hermawi menyebut bahwa ada pihak yang tidak setuju dengan usulan tersebut.
Pihak yang dimaksud adalah partai yang saat ini tergabung dalam pemerintahan Jokowi.
“Orang koalisi sebelah nggak setuju dengan itu, dari Golkar dan Gerindra,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hermawi menyatakan keheranannya terhadap usulan agar Jokowi menjadi pimpinan koalisi.
“Bisa saja tapi saya nggak tahu teorinya darimana? Kalau koalisi besar dia posisinya sebagai apa?” tanyanya.
Di Malaysia, terdapat penerapan koalisi dengan pemimpin, yang dikenal sebagai Barisan Nasional.
Barisan Nasional terdiri dari beberapa partai politik yang mewakili masing-masing etnis Melayu, Tionghoa, India, Bumiputera, dan lainnya di Malaysia.
Baca Juga: Tegaskan Golkar Bagian Pemerintahan Akan Datang, Airlangga: Tak Pernah Ingin Rebut Kursi Ketua DPR
Namun, menurut Hermawi, model Barisan Nasional tidak bisa diterapkan di Indonesia.
“Mungkin itu meniru Malaysia yang ada koalisi nasional. Tapi pemimpin koalisi besar di Malaysia itu orang partai,” ungkapnya.
