Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bertanya ke capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengenai proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di panggung debat, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).
Ganjar bertanya tentang pendapat Anies ketika ada mimpi besar Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
“Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang jadi, saya pengin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia-sentris ini ingin dibangun, mimpi besar Indonesai ini bagaimana untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara?” tanya Ganjar.
Anies menanggapi bahwa masalah yang ada di Jakarta perlu diselesaikan, bukan ditinggalkan dengan cara membangun IKN baru. Masalah itu meliputi banyak hal dari lalu lintas sampai polusi.
Baca juga: Debat Capres: Adu Argumen Panas Anies dan Prabowo Soal Demokrasi
“Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan (tapi) diselesaikan. Itu filosofi nomor satu,” jawab Anies disambut tawa.
Soal IKN, menurut Anies itu menjadi tidak adil bila masih banyak sekolah yang rusak namun negara membangun istana untuk pemerintah.
“Terkait IKN, ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan membangun sekolah yang rusak sangat banyak,” jawab Anies.
Menanggapi tanggapan dari Anies, Ganjar kembali diberikan waktu. Ganjar pun kembali bertanya, apakah Anies sebenarnya dalam posisi menolak IKN.
“Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan?” Tanya Ganjar.
Anies pun kembali memberikan argumen dan mencontohkan bahwa produk hukum soal IKN tidak melewati proses dialog publik.
“Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga, dialognya sesudah jadi undang-undang, dan ketika dialognya sudah (jadi) undang-undang, siapa pun yang kritis dianggap oposisi, siapa yang pro dianggap pro pemerintah,” jawab Anies.
