Nama Heru Pudyo Nugroho ramai jadi perbincangan setelah menjadi Komisioner BP Tapera yang saat ini banyak jadi sorotan usai pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024.
Dalam peraturan itu, ada pasal yang menyebutkan adanya potongan gaji karyawan sebanyak 3 persen setiap tanggal 10.
Presiden Jokowi pun mewajibkan agar seluruh pekerja di Indonesia untuk mengikuti Tabugan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan pemotongan gaji sebesar tiga persen setiap bulannya. Kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera.
Di tengah pro kontra soal Tapera, publik pun penasaran dengan sosok Komisioner BP Tapera. Oleh karena itu, berikut Inversi.id rangkumkan profil dan biodata Heru Pudyo Nugroho untuk Anda.
Profil Heru Pudyo Nugroho
Diketahui bahwa Heru Pudyo Nugroho merupakan kelahiran Pacitan, 12 November 1972. Ia lulusan S1 Manajemen dari Universitas Jember dan melanjutkan pendidikan Magister Manajemen Keuangan di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Tahun 2019, Heru mengambil program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas yang sama yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM).
Baca Juga: Tuai Pro Kontra, Anggota DPR Angkat Bicara Soal Iuran Tapera
Heru salah satu pegawai Kementerian Keuangan yang menorehkan sejumlah prestasi seperti Pejabat dan Pegawai Yang Berperan Aktif terhadap Prestasi DJPB Tahun 2018 Plt.Kepala Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Satya Lancana Karya Satya X Tahun, Satyalancana Karya Satya Presiden Republik Indonesia.
Mengenai jabatannya, Heru sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pbn Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan (TMT 2017-03-03), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (TMT 2020-08-24).
Baca Juga: Pekerja Jakarta Usulkan Pemerintah Kaji Ulang Program DP 0 Persen Ketimbang Dana Tapera
Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (TMT 2022-12-14).
