Telusuri Permasalahan Sirekap
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja angkat suara terkait penutupan grafik perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 ini. Bagja meminta KPU untuk mempertegas durasi peniadaan grafik tersebut berapa lama.
“Nah sekarang kan sudah dihentikan misalnya, berapa lama pertanyaannya? Kemudian kenapa itu tidak presisi? itu juga sampai sekarang belum dijelaskan,” kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).
Bagja menceritakan rekomendasi Bawaslu untuk memberhentikan sementara Sirekap lantaran adanya data yang tak sama dengan formulir C. Menurutnya hal seperti itu yang mesti dijelaskan oleh KPU RI.
“Seharusnya SOP-nya seperti apa? Kan kita minta dulu untuk diberhentikan sementara untuk memperbaiki. Pertanyaan sekarang sudah diberhentikan sementara atau bagaimana?” ujar Bagja.
Lebih detail, Bagja menjelaskan jika terjadi perbedaan sebaiknya formulir D.A, D.A1 dan D.B ini bisa ditampilkan ke kecamatan sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan.
“Habis itu kan seharusnya ada formulir D.A, D.A1, D.B dan ini bisa ditampilkan ke kecamatan, sehingga masyarakat bisa melihat perbedaan jika ada perbedaan, jika ada permasalahan antara C Hasil dengan rekap di tingkat kecamatan atau teman-teman saksi,” sambungnya.
Penghapusan grafik angka perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 itu salah satunya lantaran menimbulkan polemik. Anggota KPU Idham mengatakan sebagai ganti KPU kabupaten/kota dan provinsi yang telah melakukan rekapitulasi manual wajib mempublikasikan hasil di website dan media sosial masing-masing KPU daerah.
Idham mengatakan saat ini KPU hanya akan fokus menampilkan data hasil rekapitulasi secara berjenjang. “Bagi KPU di daerah yang telah menyelesaikan rekapitulasinya wajib mempublikasikan hasil rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu ke publik. Kini masyarakat dapat mengaksesnya,” ujarnya.
