Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong percepatan transformasi digital di semua jajaran pemerintah pusat hingga daerah. Hal itu karena saat ini dunia sudah memasuki era baru yang serba digital.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Azwar Anas mengatakan arahan Presiden Jokowi yang menyampaikan arahan bahwa kini dunia sudah memasuki era yang baru, sehingga jajaran birokrasi harus mengubah cara bekerja.
Azwar Anak menjelaskan bahwa keinginan pemerintah menjadikan Indonesia jadi negara terdepan dalam transformasi digital, maka transformasi dan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah pekerjaan kolaboratif di semua kementerian, lembaga dan pemda.
“Maka transformasi dan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah pekerjaan kolaboratif semua kementerian/lembaga dan pemda, karena Presiden ingin Indonesia menjadi negara terdepan dalam transformasi digital,” kata Azwar Anas setelah mengikut Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden pada Selasa, 9 Januari 2024.
Dalam sidang itu, lanjut Azwar Anas, Presiden memaparkan sejumlah langkah yang bisa dilakukan dalam mempercepat transformasi digital.
Indonesia Harus Berproses
Langkah yang pertama dipaparkan Jokowi bahwa Indonesia harus berproses dengan memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah. Layanan terpadu itu pun harus bebasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan cara pendekatan per instansi pemerintah.
Pemerintah melihat bahwa selama ini saat rakyat ingin mengakses layanan misalnya pertanahan, harus di download dan isi saat di aplikasi pertanahan tersebih dahulu.
Jadi apabila masyarakat membutuhkan puluhan layanan, maka harus di download terlebih dahulu. Sehingga membuat masyarakat kesulitan, padahal pemerintah ingin semua bisa jadi mudah.
Baca Juga: Singgung Lahan Prabowo dan Diduga Menghina, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu
