Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa perbaikan jalan rusak di provinsi Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang.
Pasalnya presiden Jokowi dan staf kepresidenan serta beberapa menteri meninjau langsung beberapa ruas jalan rusak di Lampung. Salah satunya adalah jalan di Simpang Korpri-Purwotani atau jalan akses Tol Itera atau Kotabaru.
Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa masyarakat harus tahu penanggungjawab pengelolaan jalan berbeda tergantung jenis jalannya.
Jadi pelaksana kewenangan jalan nasional oleh pemerintah pusat, jalan provinsi oleh gubernur, jalan kabupaten dan kota oleh bupati an wali kota.
“Mayarakat harus tahu, ada tanggung jawab jalan nasional di pemerintah pusat, jalan provinsi di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati/wali kota,” kata Jokowi
Siapkan Anggaran Rp 800 Miliar untuk 15 Ruas Jalan
Akan tetapi kerusakan jalan tersebut memang sudah lama, maka perbaikannya akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
Menurut Jokowi, untuk Lampung tahun ini pemerintah akan menyiapkan anggaran dana kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan daerah.
“Tapi karena kerusakan jalan daerah ini memang sudah lama, perbaikannya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Tahun ini khusus untuk Lampung, pemerintah pusat akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan daerah,” kata Jokowi.
Perbaikan Dimulai Juni 2023
Pria nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa perbaikan jalan rusak tersebut akan dimulai pada Juni mendatang.
Bahkan Presiden Jokowi juga langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan lelang pekerjaan.
Oleh karena itu, Presiden meminta kepada Arinal dan jajarannya untuk bertanggung jawab terhadap sejumlah jalan yang lain agar segera diperbaiki.
“Akan dimulai pembangunannya perbaikannya bulan juni karena harus lelang dulu. begitu saya lihat tadi, saya perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang, tapi juga nanti ada beberapa ruas yang jadi tanggung jawab pak gubernur, bapak ibu bupati di sini jangan semua pemerintah pusat,”ungkap Jokowi.
