Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan nama Yusril Ihza sebagai kandidat bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pihaknya menghormati usulan Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.
“Tentu saja kami menghormati tokoh-tokoh yang diajukan oleh partai politik tersebut sebagai calon wakil presiden,” kata Ahmad Muzani di DBL Arena Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 3 September 2023, dikutip dari Antara.
PBB Usulkan Nama Cawapres Dampingi Prabowo
Menurut Ahmad Muzani, usulan soal bakal pendamping Prabowo Subianto adalah sebuah hal yah wajar, karena setiap partai politik pendukung yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sama-sama memiliki pandangan tersendiri.
Oleh karena itu, partainya tidak mau menjadikannya sebagai persoalan, sebab segala keputusan tetap dikembalikan kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor.
“Tadi disampaikan oleh Pak Ferry keputusan untuk mendukung, untuk menentukan calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Prabowo,” lanjutnya.
Yusril Ihza Miliki Jiwa Negarawan dan Komitmen
Kemudian Sekjen PBB Afriansyah Noor mengungkapkan alasan mengusulkan nama Yusril Ihza Mahendra yang didasari pandangan bahwa sosok ketua umumnya merupakan sosok yang berkomitmen dan memiliki jiwa seorang negarawan.
“Pak Yusril juga pakar hukum tata negara yang pas bersanding dengan Bapak Prabowo Subianto,” kata Afriansyah Noor.
Diberitakan sebelumnya bahwa nama Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra diusulkan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor melalui keterangan resmi pada Kamis, 31 Agustus 2023, PBB disebutnya akan terus berikhtiar sehingga Yusril Ihza Mahendra bisa digandeng oleh Prabowo.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
