Permintaan Jokowi pada Sri Mulyani dan Risma hingga Kesiapan Airlangga Hartarto Hadir di MK

By DP
3 Min Read
Permintaan Presiden Jokowi pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk terbuka saat membahas soal bantuan sosial atau bansos pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Antara)

Kesiapan Airlangga Hartarto Hadir di MK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa dia akan hadir di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan terkait dengan sidang sengketa Pemilihan Presiden 2024.

“Ya insya Allah saya hadir, undangan sudah saya terima tadi malam,” kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Meskipun begitu, dia tidak mengungkapkan secara rinci apakah sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo mengenai rencana kehadirannya tersebut.

- Advertisement -

Baca Juga: Respon PDIP Usai Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Dipertanyakan di Sidang PBB, Akhirnya Disorot Dunia

Menurut Airlangga, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjelaskan program-programnya ketika diperlukan.

“Itu tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya pemerintah, silahkan menjelaskan,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini.

Terakhir, Airlangga menyatakan bahwa dia akan memberikan penjelasan terbuka mengenai pemberian bantuan sosial yang sering menjadi perdebatan dalam sidang di MK.

“Tentu kita akan jelaskan mengenai mekanisme APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), kemudian bicara bansos, bicara perlinsos (perlindungan sosial). Bicara sifatnya pemerintahan saja,” ujarnya.

Baca Juga: Profil dan Biodata Gelandang Persib Levy Clement Madinda Fokus Menang di Kandang

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden 2024. Mereka diminta memberikan kesaksian terkait tuduhan politisasi bantuan sosial dan APBN yang diyakini mendukung Prabowo-Gibran.

Keempat menteri yang dipanggil tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Leave a comment