Respon Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka soal Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan ungkapan akan hormati proses yang tengah berjalan di MK.
Selain Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, MK juga memanggil Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
“Ya kita jalani saja prosesnya,” kata Gibran yang juga merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lebih lanjut, Gibran juga menghargai proses persidangan sengketa Pilpres 2024 yang saat ini sedang berlangsung. Dia juga tidak keberatan jika Airlangga Hartarto, yang merupakan bagian dari tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran, juga dipanggil oleh MK.
Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan bahwa empat menteri Kabinet Indonesia Maju tidak perlu meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk menghadiri sidang sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Dini, MK memiliki kewenangan untuk memanggil siapa pun yang dianggap perlu memberikan keterangan dalam persidangan.
“Tidak perlu (tidak perlu minta izin Presiden). Karena MK memang dapat memanggil siapa pun yang dianggap perlu didengar keterangannya,” ujar Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Hukum Dini Purwono.
Dini juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati panggilan MK terhadap sejumlah menteri yang diperlukan keterangannya dalam sidang sengketa hasil pilpres.
Menurutnya, Pemerintah berharap kehadiran sejumlah menteri dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebijakan pemerintah.
Terkait kebijakan yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses Pilpres 2024.
“Pemerintah berharap dengan kehadiran sejumlah menteri tersebut, MK dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terkait latar belakang dan implementasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah,” kata Dini.
