Menkopolhukam Mahfud MD mengaku senang dengan gagasan Pers Pancasila. Namun ia menyebut bahwa Pers Pancasila tidak perlu menghilangkan sifat umum, seperti medidik, menghibur, mengontrol dan juga memiliki nilai nasionalisme.
Dukung Pembangunan Grha Pers Pancasila
Selain itu, pria yang juga maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) ini mendukung penuh rencana pembangunan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta. Bahkan dia juga mendorong terbentuknya Pusat Studi Pers Pancasila di Yogyakarta.
Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD saat menerima Audiensi Pengurus PWI Pusat periode 2023 – 2028 yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, di ruang kerja Menkopolhukam, Jakarta, Jumat 27 Oktober 2023.
Sambut Gembira PWI Inisiasi Pembanguna Grha Pers Pancasila
Menkopolhukam menyambut gembira bahwa PWI menginisiasi Pembangunan Grha Pers Pancasila. Gagasan itu menegaskan, bahwa PWI tidak hanya menyiapkan anggotanya kompeten di bidang jurnalistik, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Wartawan yang memiliki tanggungjawab terhadap kejayaan bangsa dan negara Indonesia.
“Saya setuju dengan adanya pembangunan Grha Pers Pancasila tersebut,” kata Mahfud MD.
Artinya pada Pers Pancasila tersebut, bagaimana mencerminkan
kepribadian dalam budaya, tidak suka dengan hoax, tidak membuat teror, itulah budaya Pers Pancasila.
Mahfud MD Diharapkan Ikut Sosialisasikan Pers Pancasila
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun selain membicarakan kepengurusan PWI, juga membahas kegiatan PWI ke depannya. Hendry berharap Menkopolhukam dapat ikut serta dalam mensosialisasikan Pers Pancasila yang akan dilaksanakan pada pertengahan November 2023.
Ketum PWI Pusat juga menyampaikan rencana terkait masalah pendidikan PWI. Nantinya wartawan anggota PWI akan disampaikan pelatihan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai filosofinya.
Baca Juga: Profil dan Biodata Gelandang Persib Levy Clement Madinda Fokus Menang di Kandang
Pemahaman dan pelaksanaan Pers Pancasila pernah dideklarasikan di Kraton Kilen Ngayogyakarta Hadiningrat pada Juli 2018. Saat deklarasi dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan para Ketua PWI Provinsi se Indonesia.
Deklarasi Yogyakarta soal Wartawan Indonesia
Bahkan pada saat itu dibacakan Deklarasi Yogyakarta yang menyatakan:
1. Kami wartawan Indonesia menghargai pluralisme, toleransi, dan keberagaman dalam menghasilkan karya jurnalistik.
2. Kami wartawan Indonesia akan terus mengobarkan semangat gotong royong, solidaritas, saling berbagi, dan tolong menolong di antara elemen bangsa.
3. Kami wartawan Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Kami wartawan Indonesia menghargai musyawarah mufakat dan tidak akan memaksakan kehendak dalam mengambil keputusan.
5. Kami wartawan Indonesia siap mencerdaskan masyarakat dengan liputan inspiratif, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
“Kami deklarasikan ini karena nurani kami terusik oleh keadaan Pers Indonesia di mana kebebasan pers yang seharusnya untuk kepentingan rakyat justru lebih dinikmati oleh para pemilik modal dan politisi,” kata Sihono HT, Direktur Pers Pancasila PWI Pusat.
Baca Juga: Fakta-Fakta Oklin Fia, Selebgram yang Viral Jilat Batang Es Krim
Dukung Realisasi Pembangunan Grha Pers Pancasila
Sihono berharap bahwa Menkpolhukam dapat mendukung terealisasinya pembangunan Grha Pers Pancasila dan terbentuknya Pusat Studi Pers Pancasila di Yogyakarta.
Rencananya penguatan Pers Kebangsaan dan Pembangunan Grha Pers Pancasila akan diluncurkan di Yogyakarta, pada bulan November 2023. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi Pers Pancasila di 38 Provinsi dan di Surakarta, tempat lahirnya PWI.
Sekedar informasi dalam audensi tersebut juga hadir Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Wakil Sekjen Raja Pane, Direktur Pers Pancasila Sihono HT, Humas PWI Pusat Riza Awaluddin dan dari jajaran Kemenkopolhukam hadir Deputi Bidang Kordinasi, Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Marsda TNI, Dr. Arif Mustofa, M.M., Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Komunikasi, Rizal Mustary, Erwin Moeslimin Singajuru staf khusus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan, Erwin Moeslimin Singajuru.
