Menpora Kerja Sama dengan Kejagung
Selain berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, Menpora juga bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) karena kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Pendampingan Tata Kelola Penyelenggaraan PON.
“Kebetulan Kejagung dan Bareskrim Polri menjadi Satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON dalam Keppres No 24 Tahun 2024,” ujar Dito.
Baca Juga: Prediksi Erick Thohir Soal Marten Paes, Bakal Bersinar di Timnas Indonesia
Namun, Dito tidak merinci jenis penyelewengan yang terjadi dalam PON XXI di Aceh dan Sumut.
Dia hanya menekankan bahwa semua laporan terkait pelaksanaan PON akan diperhatikan dan digunakan sebagai dasar untuk pendampingan dan pelaporan.
“”Prinsipnya, kita ingin ini menjadi PON yang sukses,” jelas Dito.
*Ayo ikuti Inversi.id di Google News untuk mendapatkan informasi yang update seputar dunia hiburan, lifestyle, hingga berbagai berita menarik lainnya.
