INVERSI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengintensifkan patroli dan razia guna mencegah aksi balap liar serta perang sarung yang kerap terjadi selama bulan Ramadan. Demi memberikan efek jera, Pemkot Surabaya menerapkan sanksi unik bagi para pelaku yang tertangkap, yakni merawat orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) serta kunjungan ke makam untuk refleksi diri.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa patroli malam hari telah rutin dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama aparat TNI dan Polri selama Ramadan 2025. Meski demikian, masih ada anak-anak yang nekat melakukan perang sarung dengan menghindari waktu patroli petugas.
Sebagai bentuk penegakan aturan, Pemkot Surabaya akan memberikan sanksi bagi para pelaku yang tertangkap. Mereka diwajibkan membantu merawat ODGJ di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos), termasuk memandikan dan membersihkan kamar para penghuni.
“Sanksinya nanti dibawa ke Liponsos, mereka harus ikut memandikan ODGJ dan membersihkan kamarnya,” ujar Eri pada Senin (10/3).
Selain itu, para remaja yang terjaring razia juga akan diajak mengunjungi Tempat Pemakaman Umum (TPU). Tujuannya adalah agar mereka bisa merenungkan konsekuensi dari perbuatan mereka serta memahami arti tanggung jawab terhadap keluarga.
“Kami ingin mereka melihat langsung suasana pemakaman, agar mereka sadar dan berpikir bagaimana jika orang tua mereka meninggal nanti, siapa yang akan merawat mereka,” jelas Eri.
Menurutnya, sanksi ini bukan bertujuan untuk menghukum secara keras, tetapi lebih kepada upaya pembinaan agar para remaja tidak mengulangi perbuatan mereka di masa depan. Ia menekankan bahwa hukuman yang bersifat kasar justru dapat menimbulkan dendam dan tidak efektif dalam memberikan kesadaran.
“Kalau anak-anak ini hanya dimarahi, mereka tidak akan belajar. Kita ingin mendidik dengan pendekatan yang menyadarkan, bukan sekadar menghukum,” tambahnya.
Eri juga mengajak para orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka, terutama saat waktu sahur, agar tidak terlibat dalam perang sarung yang bisa berujung pada tindakan berbahaya.
“Saya berharap masyarakat ikut berpartisipasi. Jika hanya mengandalkan TNI, Polri, dan pemerintah, maka akan sulit menciptakan kota yang aman dan nyaman. Semua pihak harus ikut serta,” pungkasnya.***