Ibu Kota Nusantara (IKN), dianggap banyak pihak telah menjadi beban negara. Lebih lanjut, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka katakan, APBN untuk IKN hanya sebesar 20 persen dan sisanya berasal dari investasi swasta dan luar negeri yang ada di IKN.
“Banyak yang gagal paham, tidak 100% pembangunan IKN menggunakan APBN. Jadi yang digunakan hanya 20 persen, sisanya investasi dari swasta dan luar negeri,” kata Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memproyeksikan anggaran yang diperlukan untuk pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp466 triliun.
Menurut situs resmi IKN, pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah ditetapkan sejumlah Rp89,4 triliun, yang setara dengan 19,18% dari total kebutuhan dana tersebut.
Baca Juga: Jawaban Cerdas Gibran soal Hilirisasi Tingkatkan Nilai Perdagangan Indonesia saat Debat Cawapres
Dalam rincian lebih lanjut, kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat menyumbangkan sebesar Rp123,2 triliun, sementara kerjasama dengan badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta sektor swasta diestimasi mencapai Rp253,4 triliun.
Untuk periode 2022-2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan sekitar Rp75,5 triliun.
