Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengharapkan pengakuan Presiden Jokowi soal cawe-cawe, dapat jadikan Pemilu 2024 yang demokratis dan bukan sebuah bentuk untuk mengintervensi.
Selain itu, JK juga berharap Pemilu 2024 akan berlangsung dengan jujur dan adil serta jauh dari kepentingan politik praktis.
Dukung Cawe-cawe Jokowi
Jusuf Kalla mengaku mendukung cawe-cawe Jokowi jika ingin ikut campur dalam menjaga demokrasi dan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil.
Mantan Wapres itu juga yakin, jika Jokowi atau pihak manapun memahami semua batasan dalam mengintervensi Pemilu 2024. Tentunya, dilakukan agar demokrasi tetap berjalan dengan baik.
Pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dalam Pemilu 2024, dikatakan saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Komplek Istana Kepesidenan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2023.
Kesempatan Satu Kali
Dalam kesempatan itu juga, Kepala Negara juga menekankan bahwa Indonesia hanya diberi satu kesempatan untuk menjadikannya sebagai sebuah negara maju.
Yakni, dalam kurun waktu 13 tahun ke depan. Dengan kata lain, penentuannya ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.
Sebagai respon, Jusuf Kalla menilai kepemimpinan Indonesia ke depan harus melanjutkan kebijakan strategis yang sudah dikerjakan oleh pemerintah selanjutnya.
Tentunya, tiap pemimpin punya cara tersendiri untuk melanjutkan kebijakan strategis yang telah berjalan. Dengan tujuan yang sama.
Bukan Politik Praktis
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengeklaim, pernyataan Jokowi soal cawe-cawe bukan berarti Jokowi akan memberikan dukungan kepada calon presiden tertentu pada Pemilu 2024.
Dengan begitu, Jokowi ingin memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, aman, dan transparan.
Selain itu, Jokowi juga ingin memastikan program pemerintah berlanjut dan berlangsung baik. Salah satunya, proyek Ibu Kota Nusantara.
Menurut Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul, merupakan sebuah kode yang baik.
Selain itu, politikus PDIP ini juga mengatakan, Jokowi tidak akan menginversi hasil Pemilu 2024. Pernyataan tersebut, dikatakan oleh Bambang Pacul berdasarkan pandangan sendiri, bukan pandangan dari PDIP.
