Presiden Jokowi tetap akan cawe-cawe atau terlibat dan mewarnai Pemilu 2024, untuk bangsa dan negara. Menurut Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul, merupakan sebuah kode yang baik.
Selain itu, politikus PDIP ini juga mengatakan, Jokowi tidak akan menginversi hasil Pemilu 2024. Pernyataan tersebut, dikatakan oleh Bambang Pacul berdasarkan pandangan sendiri, bukan pandangan dari PDIP.
Diksi Cawe-cawe
Diksi cawe-cawe, jelas Bambang Pacul berasal dari Jawa Tengah, yang memiliki arti akan ikut campur dan mewarnai sesuatu. Dalam hal ini, Jokowi akan tetap ikut campur dan mewarnai Pemilu 2024.
Namun, cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu 2024 masih dalam batasan dan sesuai dengan keadapan dan kesantunan yang ada.
Kode Baik dari Jokowi
Bahkan, Bambang Wuryanto menggap cawe-cawe yang akan dilakukan oleh Jokowi pada Pemilu 2024 merupakan sebuah kode baik dari Jokowi.
Sebab, Bambang Pacul yakin Jokowi menyatakan akan terbuka dan akan ikut campur nanti. Dalam artian, adalah Jokowi punya kekuatan untuk menggerakan suara dan relawannya pada Pemilu 2019 lalu.
Tak Pengaruhi Hasil Pemilu 2024
Dengan tegas, Bappilu PDIP cawe-cawe yang akan dilakukan oleh Jokowi sama sekali tak pengaruhi hasil Pemilu 2024, bahkan untuk melakukan sebuah intervensi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024, dengan alasan demi bangsa dan negara.
Ungkapan itu, dikatakan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta saat bertemu dengan sejumlah pimpinan redaksi sejumlah media serta konten kreator.
Jokowi menegaskan, bahwa dirinya tidak melanggar aturan yang ada, soal cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
“Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” kata Jokowi.
Kemudian, diksi cawe-cawe yang dikatakan oleh Presiden Jokowi menurut Karni Ilyas, tidak melanggar aturan. Sebab, bukan untuk kepentingan sendiri tapi demi kepentingan bangsa.
Selain membicarakan soal cawe-cawe, Jokowi dan para pimpinan redaksi sejumlah media serta konten kreator, juga membahas momentum Indonesia untuk 13 tahun ke depan.