Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai tidak perlu merevisi Peraturan KPU (PKPU) untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Namun, respon Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan bahwa putusan MK harus dikonsultasikan ke DPR RI terlebih dahulu.
“Setiap PKPU yang ditetapkan harus dikonsultasikan dulu kepada DPR, dalam hal ini Komisi II,” ujar Guspardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10), seperti dilansir dari Antara.
Baca Juga: Profil dan Biodata Gelandang Persib Levy Clement Madinda Fokus Menang di Kandang
Sebab, kata dia, apabila KPU tidak melakukan hal tersebut dan mengadopsi putusan MK secara langsung ke dalam PKPU maka berpotensi menimbulkan masalah hukum.
“Ini tentu akan menimbulkan malapetaka kalau seandainya KPU memaksakan keputusan MK langsung diadopsi menjadi PKPU, tanpa melakukan konsultasi ke DPR,” ujarnya.
Guspardi menyebut proses tersebut diperlukan, karena MK tidak memiliki fungsi legislasi.
“MK itu bukan lembaga pembuat undang-undang, pembuatan undang-undang itu adalah DPR bersama Pemerintah,” ucapnya.
DPR reses 4 sampai 30 Oktober
Namun, dia menilai proses menjadikan putusan MK sebagai pedoman KPU pada Pilpres 2024 tersebut sulit dilakukan lantaran membutuhkan waktu, sedangkan DPR saat ini masih tengah masa reses sejak 4 sampai 30 Oktober.
“Kalau seandainya dilakukan dalam ranah revisi undang-undang tentu akan memakan waktu yang lama, ada naskah akademik dan kita harus membuat juga daftar isian masalah. Mekanismenya kami harus melakukan rapat dengan pihak pemerintah dan sebagainya. Tentu tidak memungkinkan dalam waktu yang singkat ini untuk dilakukan,” tuturnya.
Baca Juga: Fakta-Fakta Oklin Fia, Selebgram yang Viral Jilat Batang Es Krim
Begitu pula, lanjut dia, apabila proses adopsi putusan MK menjadi peraturan itu dilakukan melalui mekanisme Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
“Yang jadi persoalan dewasa ini adalah hari ini adalah hari pertama pendaftaran dan berakhir nanti tanggal 25 Oktober, apakah mungkin hal itu dilakukan? Baik Perppu-nya, Perppu-nya juga harus mendapatkan pengesahan dari DPR,” kata dia.
