Inversi.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Menkumham Yasonna Laoly tanggapi soal Ganjar Pranowo beri skor lima tentang Penegakan Hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan urusan penegakan hukum bukan ada di lembaga yang dipimpinnya.
“Saya kan Menkumham, kami melakukan yang terbaik. Kalau penegakan hukum kan yang kalau pelaksanaannya ada di institusi lain ya,” kata Menkumham Yasonna kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
“Tanya Pak Ganjar ya,” kata Menkumham Yasonna menjawab soal rapor merah.
Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di era kepemimpinan Jokowi. Ganjar melontarkan pernyataan itu dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023).
Baca juga: Fakta-fakta Isi Surat Abu Bakar Ba’asyir untuk Prabowo Lewat Gibran, Berisi Nasihat Berharga
Seperti yang disaksikan saat itu, salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar soal penegakan hukum di Indonesia.
“Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?” tanya pria yang karib disapa Uceng itu.
“Turun,” ucap Ganjar.
