“DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” ujar Mu’ti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.
Muhammadiyah Soal Revisi UU Pilkada, DPR RI Tak Menghormati Mahkamah Konstitusi
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan bahwa DPR RI tidak menghargai dan menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (Pilkada).