INVERSI.ID – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, mengusulkan penerapan teknologi blockchain untuk mendukung transparansi dan mengurangi manipulasi dalam tata kelola pemerintahan Jakarta. Teknologi ini diyakini bisa menjadi solusi efektif bagi masalah korupsi dan penyimpangan di berbagai sektor.
Menurut Dharma-Kun, blockchain adalah teknologi basis data terdesentralisasi yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dan aman di dalam jaringan. Dengan sistem ini, setiap wilayah di Jakarta akan memiliki server tersendiri, menciptakan sistem terdesentralisasi yang meminimalisasi risiko manipulasi data.
“Teknologi ini bisa mengurangi banyak hal. Pertama, korupsi, kemudian penyimpangan, hingga pungutan liar. Semua transaksi dapat terlihat dengan jelas,” kata Kun Wardana dalam audiensi bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.
Baca Juga: Sekda Jabar: Blockchain di Pemerintahan Hadirkan Kesejahteraan
Dilansir dari Antara, dengan struktur terdesentralisasi, setiap perubahan data akan tercatat di semua server, sehingga jika ada pihak yang mencoba melakukan manipulasi, tindakan tersebut dapat langsung terlacak.
Teknologi ini juga tidak memungkinkan penghapusan atau pengeditan data hanya penambahan data yang tercatat lengkap, seperti siapa yang menambah data dan kapan perubahan dilakukan.
“Jika ada yang mencoba mengubah data, sistem ini akan langsung mendeteksi. Semua tindakan pemerintahan yang berbasis data akan bisa dilacak secara efektif,” lanjut Kun.
