Soal Program Bantuan Sosial
Kun juga menyoroti masalah yang sering dialami masyarakat terkait transparansi program bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Menurutnya, teknologi blockchain bisa memastikan penerima bantuan mendapatkan hak mereka tanpa ada pengurangan dana yang tidak seharusnya terjadi.
“Dengan blockchain, manipulasi seperti ini bisa dideteksi dan diselesaikan,” ujar Kun. Semua transaksi yang tercatat akan terlihat secara transparan, dan teknologi ini memiliki perlindungan kuat yang membuatnya sulit diretas.
Baca Juga: Diduga Kebobolan, Kerugian Indodax Bisa Mencapai Rp 221 Miliar
Dharma-Kun berkomitmen bahwa penerapan blockchain akan meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di Jakarta. Teknologi ini akan menjamin pengawasan ketat terhadap semua program pemerintahan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan terjamin dalam mendapatkan hak-hak mereka.
Blockchain yang ditawarkan Dharma-Kun ini sejalan dengan visi mereka untuk menjadikan Jakarta kota yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
*Ayo ikuti Inversi.id di Google News untuk mendapatkan informasi yang update seputar dunia hiburan, lifestyle, hingga berbagai berita menarik lainnya.
