INVERSI.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Keputusan ini memberikan peluang baru bagi Anies Baswedan dan PDIP dalam Pilkada Jakarta.
Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa permohonan pemohon dikabulkan sebagian dalam sidang putusan pada Selasa, 20 Agustus 2024. Hal ini memberikan harapan baru bagi Anies Baswedan dan PDIP di Pilkada Jakarta.
Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi harus mencapai 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan legislatif DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.
Baca Juga: Biodata dan Profil Suswono, Mantan Mentan Cawagub Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta
Kini, threshold pencalonan kepala daerah untuk partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan jalur independen atau perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.